Edi Purwanto Harapkan Pj Walikota Jambi Mulai Bangun Koordinasi dan Sinergitas.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menghadiri pelantikan pejabat walikota jambi oleh Gubernur Jambi, di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (7/11). Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris dan dihadiri oleh sejumlah unsur forkompimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi.

Pada kesempatan turut hadir, mantan Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2018-2023, Syarif Fasha, dan Maulana, serta sejumlah unsur forkompimda dilingkup pemerintahan Kota Jambi. Terhadap pelantikan ini, Edi Purwanto mengucapkan selamat atas telah dilantikanya Pj Walikota Jambi, Sri Purwaningsih.

Edi Purwanto berharap kepada Sri Purwaningsih untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Pj Walikota Jambi dengan sebaik-baiknya. Ia juga berharap, Pj Walikota Jambi dapat beradaptasi dengan lingkungan di Provinsi Jambi.

“Saya ucapkan selamat kepada Pj Bupati walikota Jambi yang telah dilantik, kita berharap bagaimana beliau bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan di Jambi dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,”ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan kondisi Kota Jambi. Stunting, kemudian kemiskinan ekstrem, infrastruktur, dan banjir ini menjadi persoalan yang diharapkan nantinya mampu diselesaikan.

Maka pada kesempatan ini, Edi Purwanto juga berharap, Pj Walikota Jambi untuk dapat berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder dan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Persoalan stunting, kemiskinan stunting, banjir, ini menjadi persoalan yang kita harapkan dengan kehadiran Pj Walikota untuk mulai diselesaikan. Maka kita harap komunikasi dan koordinasi serta sinergitas ini langsung dibangun, sehingga dapat mewujudkan visi misi pembangunan Kota Jambi,”pungkasnya.

Sri Purwaningsih merupakan Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri. Selain menjabat Sekretaris Bina Bangda, Sri juga menjabat (Plh) Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.