JAMBI Serasah id- Hasil tes rekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau disebut P3K, di beberapa daerah di Provinsi Jambi, menuai protes dari sejumlah peserta yang mengikuti seleksi.
Baru-baru ini, peserta P3K Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, merasa di curangi, merek yang tida terima dari hasil yang di keluarkan pemerintah Kabupaten/Kota, lantas mengadakan aksi demo besar-besaran.
Protes itu dilakukan peserta P3K bukan hanya sekali, bahkan sudah berkali-kali. Para peserta P3K secara beramai-ramai mendatangi kantor Bupati dan Wali Kota.
Al Hasil, penolakan hasil P3K ini menjadi Isu hangat yang diperbincangkan di tingkat Provinsi bahkan sampai RI.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Budi Yako turut simpatik terhadap peserta P3K yang merasa di curangi itu, ia meminta ada penelusuran dalam persoalan ini.
“Itukan kalau secara admistrasi secara CAT, nah kita melihat peranan BKD Provinsi Jambi dalam pengawasan, kan nanti ada indikasi-indikasi kecurangan kita berharap ini tidak terjadi, kasihan mereka yang sudah mengajar cukup lama, mengabdi cukup lama tentunya mereka berharap dapat di terima dari seleksi secara per (Adil/ red),” kata Budi Yako saat di temui.
“Inilah kita berharap peran BKD dalam hal ini Mereka kan perpanjangan pemerintah pusat (RI) ini seleksi dan koordinasi, jangan sampai ini terjadi, memang kisruh di beberapa Kabupaten terjadi kisruh masalah seleksi P3K,” ujarnya.
Budi Yako berharap, Pemerintah Provinsi Jambi dapat memerintahkan Inspektorat bersama BKD untuk turun mengecek informasi itu, sehingga hasil Tes P3K dapat di keluarkan secara transparan.
Ia menegaskan, jangan sampai dalam hasil seleksi penerimaan P3K ada oknum yang bermain, jika itu di temukan oknum-oknum pemerintah yang ikut terlibat maka bersiap-siap lh untuk di laporkan.
“Pak Gubernur juga saya lihat ada statemen tapi tidak cukup dengan statemen perintahkan pada Inspektorat dan BKD karna ada dari riak-riak, karena tidak ada api kalau tidak ada asap filosofinya seperti itu, ya jangan kita mengabaikan, turun kan tim sesegera mungkin, karena waktunya sangat-sangat singkat, sebelum Mereka nanti keluarkan SK secara resmi pengangkatan, kan sudah terlambat,” ujarnya.
“Kita berharap aparatur pemerintah yang berkompeten dalam hal ini jangan kalian coba-coba, kalaupun terjadi kita laporkan kita tarek keranah pidana supaya memberikan efek jera, saya yakin semua ini mau secara transparan,” paparnya.
Ditanyai mengenai pengulangan Tes seleksi P3K, Budi Yako mengatakan, “Kalau masalah ulang ini kan harus ada alasan karena ini kan domain BKN,” paparnya.
“Dengan adanya pengaduan dengan adanya reak-reak ini tidak menutup kemungkinan adanya, nah kami hari ini mempercayakan kepada inspektorat kepada BKD karena mereka salah satu tim dari seleksi bersama BKN mudah mudahan dari apa yang di sampaikan, kemarin ditanggapi juga oleh pak gubernur di tindak lanjutnya dengan bentuk tim penyelidikan,” bebernya.
Sejauh ini, pihaknya belum memiliki data yang palit, ia berharap ada perwakilan peserta yang datang atau memberikan data kepadanya.
“Tolong kalau ada data dari kabupaten mana, grup mana tolong kasi kami, sehingga kami bisa mengundang, BKD, Inspektorat bahkan kita minta bapak Gubernur, akan kita fasilitasi, tolong bantu cari data supaya kita bisa memberikan hasil yang memuaskan kepada mereka yang merasa ada permainan, kita berharap semua transparan,” ujarnya.
“Kalau ada data, kami butuh data dari teman teman, sampai saat ini kami hanya melihat di media, belum mendapatkan data kongkrit pengadu dari masyarakat, justru kami berharap mereka-mereka datang ke kami sebagai mitra,” ujarnya.
“Belum ada yang datang ke kami komisi IV kalau pun ada kami dari komisi IV siap memfasilitasi, pokoknya kalau teman-teman punya data silakan datang ke kami,” tutupnya
Discussion about this post