Serasah
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM
REDAKSI
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM
Serasah
REDAKSI
No Result
View All Result
Serasah
No Result
View All Result
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM

Ketua DPRD Provinsi Jambi Ajak Forkopimda Kawal Penyelesaian Sengketa Lahan Warga SAD 113

25/08/2022
in KOTA JAMBI
A A
0
PostTweetShareScan

Serasah.id, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto terus mengawal penyelesaian konflik lahan Suku Anak Dalam (SAD) 113 dengan PT. Berkah Sawit Utama (BSU). Hal itu disampaikan Edi saat rapat bersama unsur forkopimda pa Kamis, (25/08/2022).

Rapat ini, kata Edi merupakan tindak lanjut dari kesepakatan penyelesaian konflik lahan anatar warga SAD dengan pihak PT. BSU pada 22 Juli 2022 lalu. Rapat yang kala itu dipimpin langsug oleh Menteri ATR/BPN memutuskan bahwa 750 hektar lahan akan disediakan untu SAD 113.
“Saya mengingatkan bahwa semua harus mengikuti atau memedomani hasil kesepakatan tersebut dalam penyelesaian ini,” kata Edi Purwanto.

You might also like

Fenomena Idhul Adha di Danau Sipin

Polda Jambi UngkapKasus Penggelapan Sepeda motor dan Sejumlah barang bukti Diamankan

Waka 1 DPRD provinsi Jambi Nilai Kontraktor Tidak Beres, Kadis PUPR kliem tak Ada Masalah

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa dalam pembahasan bersama disepakati bahwa untuk lokasi haruslah merupakan keseluruhan lokasi yang dikuasai dalam kondisi clean and clear tanpa ada penguasaan pihak lain.

“Kemudian hasil pembahasan kita hari ini Kementerian ATR/BPN akan menetapkan obyek yang akan diserahkan oleh PT. BSU seluas 750 ha kepada kelompok SAD 113 sesuai lokasi baik di PT. BSP maupun di lokasi HGU PT. BSU,” sebutnya.

Di sisi lain, pada rapat ini Gubernur Jambi diminta untuk segera menetapkan Surat Keputusan Penetapan Subyek Hasil Verifikasi SAD 113 sebanyak 744 Jiwa.

Sementara itu, Edi Purwanto mengatakan bahwa proses-proses penyelesaian ini harus dikawal sampai selesai sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari.

“Kami unsur Forkopimda Provinsi Jambi menyepakati untuk mengawal dan mengamankan kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam rangka Penyelesaian Persoalan Pertanahan Kelompok Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) 1 13 dengan PT. BSU,” tandasnya

Tags: DPRD Prov Jambi
Previous Post

Al Haris: Program TMMD Bantu Tingkatkan Pembangunan

Next Post

Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris S.sos.MH melantik wakil bupati Merangin Nilwan yahya

Related Posts

Fenomena Idhul Adha di Danau Sipin

by Admin
06/06/2025
0

Kota Jambi Serasah id - Hujan deras yang mengguyur kota Jambi tadi malam mengakibatkan semua sampah yang ada di sepanjang...

Polda Jambi UngkapKasus Penggelapan Sepeda motor dan Sejumlah barang bukti Diamankan

by Admin
04/06/2025
0

kota Jambi Serasah id - 03 Juni 2025, Tim gabungan Ditreskrimum Polda Jambi, Sat Reskrim Polresta Jambi. Menggelar Press Release...

Waka 1 DPRD provinsi Jambi Nilai Kontraktor Tidak Beres, Kadis PUPR kliem tak Ada Masalah

by Admin
03/06/2025
0

Kota Jambi Serasah id - Proyek multi yes  Islamic Center yang merogoh saku Rp 150 miliar dari APBD Provinsi Jambi...

Komitmen lapas kelas IIA Jambi tanda tangan ingkrah bebas narkoba gunakan Handpone warga binaan

by Admin
02/06/2025
0

Jambi Serasah id -Memperingatan Hari Kesaktian Pancasila lapas kelas IIA Jambi melaksanakan tanda tangan  fakta integritas ingkara bebas narkoba dan...

Next Post

Gubernur Jambi Dr.H.Al Haris S.sos.MH melantik wakil bupati Merangin Nilwan yahya

Jaksa Agung Kunker ke Batanghari

Pansus IV DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Kemendikbud RI

Kecelakaan Maut di Simpang Rimbo, Bagian Tubuh Hingga Organnya Berserakan di Jalan

Korban Kecelakaan Maut di Simpang Rimbo Merupakan Seorang Dosen UNJA

Discussion about this post

Serasah

Alamat: Jalan Ir H Juanda, Lorong Anda RT 25 Kelurahan Simpang II Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi

  • Beranda
  • Redaksi
  • Sample Page

Kami di Media Sosial

No Result
View All Result
  • BERITA
  • BISNIS
  • DAERAH
  • HUKUM
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • RAGAM